Sanksi AS Hambat Proyek Pembangunan Jalur Kereta Korsel-Korut

Sanksi AS Hambat Proyek Pembangunan Jalur Kereta Korsel-Korut
Peresmian proyek jalur kereta penghubung wilayah Korea Selatan-Korea Utara, Rabu (26/12/2018). Sumber gambar: Reuters

AVTEN - Terputus sejak Perang Korea 1950-1953, Korea Utara dan Korea Selatan meluncurkan proyek untuk menghubungkan kembali jalur kereta api dan jalan antara dua negara, Rabu (26/12/2018) kemarin.

Namun demikian, pembangunan belum dapat dimulai karena masih terganjal sanksi yang dijatuhkan terhadap Korea Utara atas program nuklir dan rudal mereka.

Peluncuran proyek ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua belah pihak Oktober lalu untuk bekerja sama menghubungkan kembali jalur kereta api dan akses jalan darat sebagai bagian dari pemulihan hubungan kedua negara.

"Ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum kita benar-benar memulai pembangunan," ujar Menteri Transportasi Korea Selatan Kim Hyun-mee mengatakan sebelum upacara di kota Kaesong, di sisi perbatasan Korea Utara, seperti dikutip rmol.co.

Di bawah sanksi AS tersebut, bahan dan investasi yang diperlukan untuk memulai konstruksi dilarang. Washington bersikeras sanksi akan tetap dijatuhkan sampai Korea Utara menyerahkan senjata nuklirnya. AS khawatir pemulihan hubungan kedua negara serumpun itu akan membuat Korut enggan menyerahkan senjata nuklirnya.

Menurut keterangan Kementerian Unifikasi Korea Selatan, para pejabat Korea Selatan, politisi dan anggota keluarga yang mengungsi akibat perang naik kereta khusus untuk upacara tersebut. Mereka bergabung dengan delegasi Korea Utara, serta para pejabat dari PBB, China, Rusia dan Mongolia.

"Hasil proyek kereta api dan jalan bergantung pada semangat dan kemauan orang-orang kami," kata Wakil Menteri Perkeretaapian Korea Utara Kim Yun Hyok seperti diberitakan Reuters.

Kedua belah pihak akan melakukan survei bersama tambahan dan pekerjaan desain yang bisa memakan waktu satu atau dua tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Korsel berupaya membangun sesuai berbagai kesepakatan yang ada, yakin bahwa membaiknya hubungan antar-Korea akan memiliki dampak positif pada denuklirisasi,” ujar Shin Beom-chul, pengamat di Asan Institute for Policy Studies, Seoul, Korsel.

Dia menambahkan, “Tapi karena tidak ada konstruksi nyata, Korut akan tetap menekan Korsel agar mewujudkannya meski ada berbagai sanksi.”