SATGAS SABER PUNGLI AJAK PERSONEL KANTOR IMIGRASI SURABAYA MENCEGAH PUNGLI SURABAYA

SATGAS SABER PUNGLI AJAK PERSONEL KANTOR IMIGRASI SURABAYA MENCEGAH PUNGLI SURABAYA
Sekretaris satgas saber pungli Irjen Pol Agung Makbul

Surabaya, fenomenanews.com,– Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mengajak aparatur sipil negara dan segenap personel pada Kantor Imigrasi Kelas Satu Surabaya bersama-sama mencegah pungutan liar dalam melayani masyarakat. Demikian disampaikan Sekretaris Satgas Saber Pungli, Inspektur Jenderal Polisi Agung Makbul di Surabaya, Selasa (5/10). Menurut Makbul, para pelaku pungli, baik aparatur sipil negara maupun yang non-aparat, pelaku praktik pungli dapat dipidanakan. Pidana penjara bagi pelaku pungli aparatur negara diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 423, jelasnya pada kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Hukuman penjara bagi aparat negara atau pegawai negeri pelaku pungli maksimal enam tahun. Adapun bagi pelaku pungli non-aparatur negara dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun. Pelaku diancam pidana penjara karena pemerasan. Kegiatan sosialisasi itu diselenggarakan Satgas Saber Pungli bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Surabaya. Kegiatan yang dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Krismono, itu dihadiri jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Dijelaskan oleh Makbul bahwa Perpres Nomor 87 Tahun 2016 mengamanatkan pemberantasan pungli secara tegas terpadu efektif dan efisien. Pemberantasan pungli dilakukan sehingga para pelakunya jera. Satgas Saber Pungli memilki kewenangan melakukan operasi tangkap tangan. Karena itu, Satgas diperkuat Kelompok Kerja Pencegahan, Kelompok Kerja Intelijen, Kelompok Kerja Penindakan, dan Kelompok Kerja Yustisi. Di dalam kelompok kerja ini terdapat polisi dan jaksa. Satgas Saber Pungli, menurut Makbul, dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian atau lembaga dan kepala pemerintah daerah. Rekomendasinya berupa pemberian sanksi kepada para pelaku pungli pada sentra-sentra pelayanan masyarakat di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut. Makbul juga mengajak seluruh aparatur negara berupaya bersama memberantas pungli dengan menegakkan hukum secara efektif dan membangun efek jera. Di samping itu, masyarakat diminta berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan. *** (Tim Media Saber Pungli)