Pembangunan jalan inspeksi bendungan jati gede diduga di korupsi

Pembangunan jalan inspeksi bendungan jati gede diduga di korupsi
Jalan inspeksi jatigede diduga dikorupsi

Fenomenanews.com - Sumedang,  Pembangunan Jalan Inspeksi Bendungan Jatigede Lanjutan ( Tahap 2) jalan Rigid beton yang dilaksanakan Kementerian PUPR SNVT Pembangunan Bendungan cimanuk cisanggarung diduga bermasalah, pembangunan jalan yang dibangun dari APBN 2020 dan diperkirakan bernilai milyaran rupiah diduga bermasalah, bahkan menjadi pertanyaan sejumlah elemen. Pasalnya, Pembangunan ruas jalan Rigid beton atas nama pekerjaan pembangunan Jalan Inspeksi Bendungan Jatigede Lanjutan ( Tahap 2) tersebut, dimana terpantau belum lama dikerjakan kondisinya saat ini terlihat sudah banyak mengalami kerusakan di sejumlah titik seperti retak dan pecah bahkan amblas yang cukup parah. Hal itu tentunya menuai sejumlah komentar negatif dari elemen/kalangan masyarakat sekitar yang menilai pekerjaan tersebut terkesan dikerjakan ‘asal-asalan’ bahkan diduga hanya untuk mencari keuntungan yang lebih besar, Unang Sutardi ketua DPC LSM PENJARA INDONESIA Sumedang dirinya mengungkapkan“ Masak jalan yang belum lama dikerjakan sudah hancur seperti itu, hal ini sangatlah wajar jika menimbulkan adanya pertanyaan dan dugaan tentang pekerjaan jalan itu dikerjakan asal-asalan, serta tidak menutup kemungkinan telah terjadi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga apabila itu benar terjadi tentu sangat merugikan keuangan negara,”. Terkait hal tersebut adapun informasi yang diterima dilapangan bahwa material coran untuk pembangunan jalan tersebut diambil dari salah satu Batching plant yang berlokasi di kecamatan tomo sumedang, sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 team fenomena bersama rekan dari media lain hendak melakukan klarifikasi/konfirmasi ke lokasi batching plant tersebut namun tidak mendapatkan hasil. hingga berita ini diterbitkan masyarakat berharap mendapat perhatian baik dari instansi dan institusi terkait serta lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara agar menindak tegas tanpa pandang bulu apabila ditemukan dugaan dugaan yang mengindikasi pada tindak pidana korupsi, maupun penyalahgunaan kewenangan pada kebijak. an kebijakan dalam kelangsungan pembangunan infrasruktur negara indonesia yang lebih baik. Red***