Elpaga pertanyakan peran dan fungsi PTSP

Elpaga pertanyakan peran dan fungsi PTSP
Elpaga kemenag

Fenomenanews, Bandung,- Ketua elemen masyarakat Pemerhati kementerian agama dan masalah keagamaan (ELPAGA) menolak kebijakan kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat yang merencanakan pemberian informasi kepada wartawan disatu pintukan bersama masyarakat dalam kebijakan yang disebut pelayanan terpadu satu pintu yang direncanakan akan dilaksanakan mulai 1 juli 2020. 

Menurut H. Dedi S Asikin yang juga seorang wartawan: 1. Secara hukum wartawan lebih pas diatur oleh UU no 40 tahun 1999 tentang pers dan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, PTSP mengacu kepada UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

2. Tujuan makna dan arah kedua UU itu nyaris serupa tapi tak sama.

UU KIP lebih ditujukan pemberian hak kepada mayarakat untuk tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang merupakan mandat dari rakyat. UU Kip sejalan dan bersumber dari pasal 28 f UUD 1945. UU no 25 tahun 2009 merupakan cars pemerintah dalam melayani pemberian hak publik.  Misalnya dalam urus KTP atau KK, surat kelahiran, bansos atau hak hak laim yang diperintukan masyarakat.

3. Bagi seoramg wartawan semua orang adalah narasumber. Dari mulsi tukang baca, pengemudi ojek sampai menteri bahkan presiden.

Prinsip kerja wartawan adalah cepat tepat dan akurat ia berbeda dengan prinsip kerja diplomat yang kadang biar lambat asal selamat. Wartawan harus cepat dan selamat. Oleh karenaitu wartawan tidak nyaman dengan birokrasi yang kadang dipertontonkan oleh penyelenggara negara. 

PTSP menurut ketua ELPAGA bisa dirasakan wartawan sebagai menghalangi kebebasan pers yang dijamin oleh uu no 40 tahun 1999. Memang presiden menteri atau pejabat lain memiliki struktur juru bicara tetapi ini tidak berarti wartawan tidak boleh wawancara dengan presiden, menteri atau pejabat lain. Jadi jubir atau humas dengan menjadi satu satunya narasumber wartawan. Kasihan mereka sempit nanti informasinya.

Masih menurut Dedi asikin bagi wartawan semua pejabat atau pegawai telah diangkat dengan pertimbangan cukup cakap untuk memangku jabatan itu. Jadi tidak ada alasan untuk melarang mereka memberi informasi kepada pers sepanjang menyangkut jabatan yang dipangkunya dulu di janwil kenenag jabar perbah ada surat keputusan yang ditandatangani kakanwil ( muhaimin lutfhi) yang mengharuskan wartawan hanya berhadapan dengan humas tidak boleh minta informasi kepada pejabat lain. Tp keputusan itu tidak berjalan. -irwan-