Ditjen hubla cegah pungli melalui aplikasi sistem elektronik terintegrasi

Ditjen hubla cegah pungli melalui aplikasi sistem elektronik terintegrasi
Ditjen hubla cegah pungli

BANDUNG, Fenomenanews.com, – Direktorat Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan meluncurkan aplikasi Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI). Aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, dan mencegah praktik pungutan liar (pungli). • Hal itu diungkapkan Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla, Dr. Subagyo, S.T., M.T., di Bandung, belum lama ini. “Aplikasi ini terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain di internal Ditjen Perhubungan Laut maupun eksternal Kemenhub semisal Online Single Submition (OSS) milik BKPM dan Sistem PNBP Online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan, “ katanya pada focus group discussion pemberantasan pungli yang diselenggarakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli). • Menurut Subagyo, sebelum ada aplikasi tersebut pelayanan berbagai perizinan dilakukan secara manual. Proses pendaftaran, pemberkasan, verifikasi, dan penerbitan izin atau surat persetujuan dilakukan di tempat berbeda, sehingga melibatkan banyak personel, jelasnya. • Dalam pelayanan secara manual ada pertemuan antara pemohon dan petugas layanan, sehingga terbuka peluang terjadi praktik pungli. Selain itu prosesnya kurang efektif dan efisien, sehingga menyulitkan pemohon perizinan, paparnya. • Dengan adanya aplikasi terintegrasi tersebut proses pendaftaran, pemberkasan, verifikasi, dan penerbitan izin atau surat persetujuan dilakukan oleh sistem. Sistem baru ini diharapkan dapat mencegah dan meminimalkan peluang terjadinya praktik pungli. • Selain itu, aplikasi terintegrasi tersebut memungkinkan pemohon perizinan mengurus di mana saja dan kapan saja. “Pemohon tidak perlu mendatangi sentra pelayanan publik terkait,” kata Subagyo. • Ditjen Hubla disebutkan juga telah membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik. Aduan masyarakat direspons secara cepat seperti halnya sistem pengaduan internal untuk menekan potensi praktik pungutan liar. • Di samping hal tersebut kepala instansi di Ditjen Hubla dituntut mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Sistem ini untuk mengurangi hubungan langsung petugas dengan masyarakat (pemohon layanan) sehingga menutup peluang terjadinya praktik pungli. • (Tim Media Saber Pungli)***